Wawancara Abu Hasan MA:
“Golkar dan Gus Dur Harus Datang ke Partai Saya”
Senin, 27 Juli 1998, Partai SUNI (Solidaritas Uni Nasional Indonesia) dideklarasikan. Partai ini, menurut Ketua Umum Abu Hasan, didirikan berdasarkan aspirasi warga NU, khususnya yang tergabung dalam KPP-NU (Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama) — lembaga yang dibentuknya akibat “kekecewaan”nya terhadap Muktamar Nasional NU di Cipasung, Jawa Barat, yang memilih KH Abdurrachman Wahid sebagai Ketua Tanfidziyah PB NU. “Partai SUNI adalah partai terbuka,” ujar Abu Hasan kepada Mustafa Ismail dari TEMPO Interaktif, yang menemuinya di rumahnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juli 1998.
Jika Partai SUNI diniatkan sebagai penampung aspirasi warga NU, kenapa Anda tidak bergabung saja dengan Partai Kebangkitan Bangsa?
KPP-NU dengan PB-NU kan masih pecah. Sampai sekarang, tidak ada kata sepakat antara PB-NU, Gus Dur dengan kita.
Bukankah Anda sudah pernah bertemu dengan Gus Dur?
Kami sudah bertemu Gus Dur, dulu, sebelum pemilihan umum. Gus Dur datang ke rumah. Sejak itu terjadilah persatuan antara saya dengan Gus Dur. Tetapi kami tidak membicarakan masalah-masalah persatuan di antara NU.
Kenapa tidak ada usaha untuk bersatu dengan Gus Dur?
Saya sudah menghubungi dia. “Mari kita bersama-sama,” kata saya. Waktu itu, katanya, nantilah. Lalu, dia membangun banyak partai, kami tidak diikutkan. Kemudian dia membuat lagi Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi, dia menganggap bahwa NU itu hanya dia saja. Jumlah besar itu tidak dilihatnya.
Anda datang saat Partai Kebangkitan Bangsa dideklarasikan?
Nggak. Nggak diundang. Tetapi saya mengucapkan selamat. Saya mengucapkan selamat dari jauh saja. Semoga kita bisa bersama-samalah. Itu kan NU juga. Saya nggak mau bercakar-cakaran seperti dulu.
Apa program Partai SUNI?
Karena orde ini adalah orde reformasi, sangat bagus untuk mereformasikan — kalau bisa secara tuntas — KKN. Kan begitu.
Apa program yang real dalam politik?
Ini sudah reformasi. Reformasi itu dua. Pertama, reformasi politik. Yakni yang ada hubungannya dengan paket lima undang-undang politik. Itu harus diubah. Kemudian juga tata tertib di MPR, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sekarang mau dihapuskan. Itu reformasi. Dalam bidang hukum, Undang-Undang Subversi juga harus dihapuskan.
Dalam konteks pemilu, apakah perlu ada pembenahan, di antaranya sistem pemilu: distrik atau proporsional?
Distrik itu paling bagus. Jadi, tidak menusuk gambar lagi. Dengan menusuk tanda gambar, apa saja yang terjadi, orang-orang yang memilih tidak tahu siapa yang menjadi anggota DPR. Lalu, anggota DPR itu banyak sekali yang diangkat-angkat. Tetapi, kalau soal memilih presiden langsung, kita belum bisa. Dalam UUD 1945 dikatakan bahwa presiden dipilih oleh MPR, dipilih oleh wakil rakyat. Yang dipilih secara distrik, tidak boleh ditukar namanya. Jadi, MPR itu harus benar-benar dari rakyat.
Kalau nanti Partai SUNI masuk DPR, apakah Anda sudah punya calon presiden?
Calon presiden itu terserah siapa yang dipilih, secara konstitusional nanti. Siapa namanya, saya nggak tahu itu.
Anda belum punya calon?
Saya boleh mengatakan, sekarang ini siapa saja bisa jadi presiden. Di dalam partai, kalau ada yang bisa diterima oleh rakyat banyak, ya apa boleh buat, dia bisa dicalonkan sebagai presiden. Tetapi, kami belum sampai ke sana dulu.
Bagaimana kalau nama Anda dicalonkan oleh Partai SUNI sebagai calon presiden?
Wah, saya tidak pernah mimpi menjadi presiden. Saya tahu diri.
Sekarang, begitu banyak partai bernuansa agama. Bagaimana dengan partai Anda?
Partai SUNI bernuansa Pancasila. Mengumumkan kemerdekaan, ada unsur agamanya: dengan nama Tuhan Yang Maha Esa. Menggunakan Pancasila, di dalamnya ada sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dikatakan dalam UUD pasal 28, memberi hak kepada umat beragama untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul. Jadi, semua partai yang memakai azas Pancasila, ada masalah agama di sana.
Maksudnya, sekarang banyak partai bernuansa Islam. Bagaimana Anda melihatnya?
Kan diberi kebebasan. Biarin-lah. Kan nanti secara selektif, yang tidak sampai 5 persen atau 10 persen…, terserah pada undang-undang. Saya kira, begitu banyak partai tumbuh, begitu banyaknya dia bertaburan, karena waktunya sangat singkat. Pemilu sudah tahun depan, yang siap hanya Golkar kelihatannya. Tetapi, orang tidak tahu bahwa partai saya itu paling siap. Sudah ada di 27 propinsi, termasuk Timor Timur. Waktu KPP-NU, ada wakil Timor Timur. Ada 316 cabang.
Apakah warga NU perlu berpolitik praktis dengan mendirikan partai?
Anda itu menanyakan masalah hak asasi. Setiap orang, bangsa Indonesia, biar dia Kristen, siapa saja, mereka mempunyai hak untuk mendirikan partai politik.
Menurut Anda, apa perlunya banyak partai?
O, saya tidak setuju terlampau banyak partai. Ini nanti akan bertaburan, jatuh. You lihat sajalah! Tergantung pada berapa banyak cabang, berapa banyak warga yang memilihnya.
Bagaimana dengan Partai SUNI sendiri?
Jangkauan kami sudah nasional. Kalau partai lain masih memikirkan bagaimana yang di luar Jawa itu, kami sudah lebih dulu.
Kapan pengurus di wilayah atau di cabang-cabang itu terbentuk secara resmi?
Secara informal, mereka hanya menukar stempelnya saja. Dulu, itu kantor KPP-NU. Sekarang, jadi kantor Partai SUNI.
Untuk membentuk partai dibutuhkan biaya besar; bagaimana Anda menanggulanginya?
Warga kami mendukung. Warga NU yang banyak itu, dipungut saja, sedikit-sedikit saja, tidak usah banyaklah.
Bagaimana dengan kampanye nanti?
Modal besar itu, sedikit-sedikit, satu orang dua ribu rupiah saja sudah cukup. Saya nggak perlu kasih-kasih duit. Orang-orang NU yang di pihak saya itu setia dan loyal.
Bagaimana jika nanti ditawarkan agar Partai SUNI digabung dengan PKB?
Nggak. Pendapat kami sudah Partai SUNI, pendapat di sana PKB. Kami percaya pada diri sendiri. Tetapi, kalau di DPR nanti harus koalisi, dia menolong saya untuk memilih presiden calon kami, ya mau. Tetapi bergabung secara partai, saya tidak mau.
Bagaimana keanggotaan Partai SUNI?
Bebas.
Tidak harus orang Islam?
Nggak. Nggak harus orang Islam. Terbuka. Dasarnya, Pancasila. Orang duduk di MPR itu apa membedakan itu?
Apakah pengurusnya harus Islam?
Itu kami lihat efektivitasnya nanti. Dalam Partai SUNI, itu berjalan demokratis. Setiap anggota yang masuk, diseleksi lagi. Tetapi untuk menjadi pengurus, yang menentukan yang mayoritas. Ada demokrasi. Nggak ada paksaan.
Kenapa Partai SUNI dideklarasikan pada 27 Juli 1998; apakah ada hubungannya dengan Prahara 27 Juli?
Tidak ada hubungannya. Tanggal yang paling bagus adalah tanggal yang tidak habis dibagi empat. Yang habis dibagi empat itu tanggal 24, sisanya tiga. Satu, langkah; dua, rezeki; tiga, pertemuan. Kalau tiba angka 4, itu mati.
Kenapa Partai SUNI dideklarasikan sesudah Partai Kebangkitan Bangsa?
Itu cuma masalah persiapannya.
Bukan karena tidak diajak di PKB?
Bukan.
Sebelumnya, Anda pernah menghubungi Gus Dur?
Ya. Gus Dur mengatakan, “Ya, lihat sajalah nanti.”
Jadi, dalam telepon itu Gus Dur tidak mengajak Anda?
Bukan tidak mengajak. “Nanti saja,” katanya.
Apakah dari kalangan pemerintah ada yang mendukung Partai SUNI?
Nggak ada.
Jenderal?
Nggak ada jenderal.
Apakah Partai SUNI siap bersaing dengan Partai Kebangkitan Bangsa?
Itu saingan saya. Salah satu saingan saya, ya PKB ini. Ya, semua partai lainlah saingannya. Tetapi, di muaranya nanti siapa menjadi presiden, kalau boleh koalisi, ya koalisi, cari-cari orang supaya memilih calon presiden dari Partai SUNI.
Anda mengklaim 40 juta warga NU akan mendukung Partai SUNI; lalu bagaimana dengan warga NU yang mendukung PKB?
Kira-kira 27 jutalah.
Bagaimana persaingan Partai SUNI melawan partai-partai lain?
Saya unggul dari partai-partai lain. Tetapi, menjadi mayoritas tidak mungkin. Kalau 100 anggota MPR dari Partai SUNI, Golkar atau Gus Dur yang memilih presiden harus datang ke sini. |
Buyaathaillah's Blog 